Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan

Ide mengenai agama yang terpinggirkan dalam dunia modern menjadi pengaruh tersendiri bagi perkembangan ilmu Hubungan International (HI). Sentimen ini kemudian berkembang di abad ke-20, tepatnya di dekade 1950 sampai 1960 di mana ilmu-ilmu sosial seperti politik percaya bahwa modernisasi akan mengurangi signifikansi politik primordial seperti etnis dan agama. Menurut Acharya dan Buzan, terdapat kemungkinan karya-karya HI non-Barat ada namun terhalang oleh karya HI Barat. Acharya menambahkan bahwa terhalangnya karya non-Barat HI karena ada faktor yang disengaja maupun tak disengaja. Marginalisasi karya non-Barat dalam HI ada karena terdapat superioritas pengetahuan dan budaya oleh Barat. Mengenai hubungan agama dalam HI, Fox dan Sandler mengkritik HI yang selama ini meminggirkan pentingnya agama. Menurut mereka, agama dapat memengaruhi HI dengan beberapa cara. Hal ini karena agama adalah sumber legitimasi yang dapat digunakan oleh banyak aktor untuk menjalankan sistem dunia seperti membuat kebijakan baik domestik maupun internasional. Selain itu, nilai norma yang didalamnya terdapat norma agama semakin berperan penting dalam ranah internasional.

Dari sudut pandang Islam, kajian mengenai HI masih terbatas. Namun, beberapa akademisi mencoba memberikan pemahaman dalam melihat Islam di dunia internasional. Abdul Hamid Abu Sulayman misalnya, dalam karyanya berjudul Towards an Islamic Theory of International Relations, mencoba membuka dialog terhadap subjek dan prinsip dasar yang menjadi konsep Islam dalam dunia internasional. Sulayman mengidentifikasi kerangka berpikir dari teori-teori Islam mengenai dunia internasional. Dengan demikian, pemikiran tersebut menunjukkan kesejajaran dengan pemikiran HI tradisional dan dapat mendiskusikan evolusi teori-teori Islam. Secara umum teori-teori Islam tidak fokus dengan hubungan antar negara, melainkan fokus terhadap permasalahan yang berhubungan dengan wilayah muslim (Dar al-Islam) dan wilayah perang (Dar al-Harb). Terdapat tiga pendekatan teoritis dalam politik internasional ketika mengkaji pemikiran Islam. Pertama tradisional atau klasik yang memiliki konsep kekuasaan, anarki, perang dan keadaan alami dunia. Kedua, reformis atau nontradisional di mana lebih longgar membahas mengenai kerja sama dan keamanan serta lebih terikat dengan modernitas dan menerima kehadiran negara bangsa dalam dunia Islam dan lebih mengakomodir wacana untuk menjalin hubungan dengan wilayah atau negara nonmuslim. Ketiga, pendekatan revolusioner dengan istilah Salafi Jihadist yang menggaris bawahi ideologi organisasi internasional yang terlibat dengan terorisme.

Pada perkembangan HI, khususnya setelah Perang Dunia berakhir, dibutuhkan jalan tengah untuk mempertemukan Islam dan pemikiran HI. Reformis atau progresif, mazhab ini kemudian menjadi alternatif di mana mendukung kebaikan dari kerja sama dengan negara non-muslim, mengadaptasi sistem negara bangsa, dan mengaitkan Islam dengan modernitas. Jalan tengah ini tidak membedakan daerah Islam (Dar al-Islam) dan wilayah non-Islam (Dar al-Harb). Tadjbakhsh mengemukakan bahwa di paruh abad ke-20, terdapat upaya untuk mengislamkan modernitas. Debat ini muncul sebagai tanggapan post-modern dari ide-ide globalisasi. Menurutnya, pentingnya membuka jalan tengah ini untuk menekankan pada tujuan akhir yaitu kehidupan yang baik dalam hal moral dan etika untuk kebaikan Islam serta mengenalkan iman dalam kaitannya dengan rasionalitas dan materialisme sebagai prinsipprinsip pengetahuan. Tadjbakhsh menambahkan reformis Islam menggunakan bahasa dan alat dari teori politik dan sosial Barat namun dengan pertimbangan Islam pada tujuan akhirnya.

Detail:

Judul Buku: Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan

Penulis: Halida Maulidia

Bahasa: Indonesia

Tahun Terbit: 2023

Halaman: viii + 190 hlm.

ISBN: 978-623-5448-39-8